PT Info Tekno Siaga (Adapundi), platform fintech layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, bekerja sama dengan Bank DBS Indonesia melalui skema penyaluran pinjaman atau loan channeling. Kolaborasi itu untuk meningkatkan kapasitas pendanaan guna memperluas layanan keuangan digital.
Direktur Adapundi Achmad Indrawan menyampaikan kerja sama dengan Bank DBS Indonesia dapat memperluas jangkauan pendanaan hingga ke pelosok. "Sehingga semakin banyak masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk kebutuhan mereka," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (16/2).
Data dari OJK pada 2019 menunjukkan bahwa dari 60 juta kredit UMKM baru, hanya sekitar 16 juta yang mendapat akses permodalan. Dengan rata-rata kebutuhan modal sebesar Rp25 juta per tahun, terdapat potensi plafon permodalan sebesar Rp1.000 triliun yang belum terlayani.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kamboja untuk memberantas praktik dan jaringan judi online hingga penipuan internasional.
Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika Kemenko Polhukam Nur Rokhmah Hidayah mengatakan kerjasama tersebut perlu ditingkatkan selain kerjasama pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)."Kerja sama ini perlu terus ditingkatkan, utamanya dalam aspek pemberian perlindungan kepada WNI yang bekerja dan berada di Kamboja," kata Nur dikutip dari Antara, Minggu (16/6).Terlebih, kata dia, Kemenko Polhukam menemukan lonjakan kasus WNI yang terjerat judi dan penipuan online jaringan Kamboja. Nur menyebut terdapat 1.386 WNI yang terjerat kasus judi dan penipuan online selama tahun 2023.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Angka tersebut terdiri dari 544 kasus judi online dan 842 kasus terkait penipuan online.Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online yang diteken Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring pada Jumat (14/6).Menurut pasal 4 Keppres itu, Satgas ini memiliki tiga tugas pokok. Pertama, satgas bertugas mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum judi online secara efektif dan efisien.Kemudian, satgas juga bertugas untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian lembaga dan kerja sama luar negeri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum judi online.Selain itu, satgas juga bertugas menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum judi online.Susunan keanggotaan satgas diatur dalam Pasal 5. Satgas ini terdiri dari Ketua Satgas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dan Wakil Ketua Satgas yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.Lalu, Ketua Harian Pencegahan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan Ketua Harian penegakan Hukum Kapolri yaitu Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Program Studi Pendidikan Biologi Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan (ITSNU Pasuruan) telah melaksanakan kegiatan kuliah umum pada tanggal 28 November 2020. Kuliah umum yang diadakan ini bertema “Perkembangan Biologi Molekuler Dan Terapannya Di Berbagai Bidang” Narasumber pada kegiatan ini adalah Hasminar Rachman Fidiastuti, S.Si., S.Pd., M.Pd. KetuRead More…
Selasa, 5 Maret 2019 - Dibaca 5539 kali
Jakarta, Pemerintah terus berupaya meningkatkan ketahanan energi nasional dengan mendorong pemanfaatan gas di Indonesia. Salah satunya, selain dengan mendorong pembangunan fasilitas dan infrastruktur small scale LNG atau terminal mini gas alam cair (LNG) di berbagai wilayah, Pemerintah juga akan bekerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat dan Jepang dalam mengembangkan bisnis LNG di Indonesia.
"Gas telah mengambil peran penting dalam bauran energi Indonesia. Ditargetkan bahwa gas akan mengambil 22% bagian dalam bauran energi pada tahun 2025 dan 24% pada tahun 2050. Sejak 1977, Indonesia telah menjadi pemain penting dalam bisnis gas dunia dengan memegang 1,53% dari cadangan gas dunia. Indonesia masih berada di 5 besar eksportir LNG pada tahun 2017. Saat ini, kami mengubah penetrasi energi dari dominan minyak ke dominan gas," terang Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi KESDM, Djoko Siswanto, dalam paparannya di Indonesia - US - Japan LNG Workshop di Hotel Pullman Jakarta, hari ini (05/02).
Djoko menjelaskan, dalam mengelola cadangan gas, kami berusaha sebaik mungkin untuk menemukan lebih banyak sumber daya gas dan menemukan cara untuk mentransfer sumber daya menjadi cadangan terbukti. Di sisi penawaran, Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan pasokan gas untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Di sisi ekonomi, kami berusaha memastikan bahwa aktivitas hulu gas masih menarik bagi investor.
"Ada banyak kemungkinan kerjasama dalam forum pertemuan tiga negara kali ini, di antaranya pengembangan teknologi dan perdagangan ekspor-impor LNG. Potensi pasar Indonesia untuk LNG masih terbuka lebar sehingga banyak peluang bisnis yang akan digarap jika berinvestasi di Indonesia," papar Kepala SKK Migas, Dwi Sucipto.
Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia, Heather Variava, mengatakan acara LNG Workshop ini digelar dengan penekanan pada usaha memenuhi permintaan gas alam cair (LNG) Indonesia yang terus bertambah. Lebih dari 250 peserta dari sektor pemerintahan dan swasta berkumpul untuk mendiskusikan rencana pertumbuhan LNG Indonesia dan bagaimana perusahaan Jepang, Amerika Serikat, dan Indonesia berkontribusi melalui segi pembiayaan dan teknologi. Peserta dari Pemerintah Jepang dan Amerika Serikat juga menggambarkan upaya internasional guna mendukung ketahanan energi dan mempromosikan pasar energi yang terbuka, transparan, dan berdasarkan peraturan.
"Pemerintah AS siap memberikan bantuan apapun yang bisa diberikan untuk mendukung kolaborasi energi antara tiga negara untuk memajukan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Amerika Serikat, sebagai salah satu eksportir LNG dan penyedia teknologi terdepan, siap untuk bermitra dengan Indonesia dan Jepang untuk memenuhi permintaan energi yang meningkat," jelas Variava.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia Keiichi Ono. Ono mengatakan ini merupakan kali pertama membahas mengenai LNG.
"Jepang dan Indonesia telah banyak melakukan kerja sama untuk LNG. Indonesia merupakan produsen dan pasar yang besar. Jepang juga mengimpor LNG dari Indonesia," tambah Ono.
Djoko menambahkan bahwa selama ini produk LNG Indonesia diekspor ke negara seperti Jepang, Thailand, Amerika Serikat, Singapura, serta Malaysia. Selain di ekspor, produksi LNG juga digunakan untuk kebutuhan dalam negeri khususnya pembangkit PLN.
"Untuk tahun ini Indonesia hanya membutuhkan 60 kargo LNG untuk kelistrikan dalam negeri. Sedangkan, pasokan LNG Indonesia cukup berlimpah. Itu lebih dari cukup. Kalau dari perjalanan masih ada, kita juga siap suplai. Karena kita masih banyak LNG yang masih bisa kita jual, untuk ekspor. Sampai 2025, masih ada 40 kargo LNG Indonesia yang belum ada pembelinya atau uncomitted cargo hingga saat ini," jelas Djoko.
Saat ini, gas domestik digunakan untuk pembangkit listrik (12,78%), industri termasuk industri pupuk dan industri lainnya (36,19%), ekspor LNG (28,37%), ekspor gas pipa (11,33%), lifting minyak domestik (2,81%), dan lainnya penggunaan domestik (8,52%). Di masa depan, pasokan LNG untuk pembeli domestik akan meningkat seiring dengan pengoperasian pembangkit listrik PLN sebesar 35 GW.
Pemerintah berharap dengan adanya kerja sama ini industri minyak dan gas di Indonesia dapat terus berkembang, serta dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur gas di Indonesia. (NOK)
Hanya terisolasiMengecualikan Terisolasi
Desember 1949 : Hubungan Diplomatik Indonesia – Inggris mulai terjalin. 14 November 2018 : Dr. Fadli Zon (F-PGerindra), Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam bertemu dengan Wakil Ketua Parlemen Inggris (House of Common), Hon. Sir Lindsay Hoyle, MP di Inggris. 19 Agustus 2019 : BKSAP DPR RI menerima kunjungan dari Delegasi APPGI (All-Party Parliamentary Group on Indonesia) 19 November 2020 : Pimpinan BKSAP DPR RI melakukan pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Kerajaan Inggris, YM Desra Percaya. 21 April 2022 : Pimpinan BKSAP melakukan pertemuan dengan CDA Kedutaan Besar Inggris untuk Yangon, HE. Pete Vowles. Pertemuan membahas sejumlah isu terkait krisis Myanmar dan berbagai upaya yang telah dilakukan kedua negara untuk mendorong upaya perdamaian melalui resolusi yang disampaikan di Inter-Parliamentary Union dan Asia Pacific Parliamentary Forum. 14 Juni 2022 : Pimpinan BKSAP menerima courtesy call Prime Minister's Trade Envoy to Indonesia, Chair of Board of Governors of The Westminster Foundation for Democracy, Hon. Richard Graham beserta Duta Besar Inggris HE. Owen Jenkins. Pertemuan membahas perkembangan isu terkait situasi politik menjelang Pemilu 2024, serta berbagai isu strategis terkait transisi energi, green energy dan green economy serta berbagai upaya peningkatan kerjasama bilateral Indonesia-Inggris 27 Maret 2023 : Ketua BKSAP DPR RI Bpk. Dr. Fadli Zon (F-PGERINDRA) menerima kunjungan kehormatan atau courtesy call Duta Besar Inggris untuk Indonesia U.K. Embassy - Jakarta, Indonesia H.E. Mr. Owen Jenkins di FZ Library, Jakarta. 16 September 2023 : Delegasi BKSAP DPR RI melakukan pertemuan Bilateral dengan Inggris dan Ukraina
Delegasi BKSAP DPR RI lakukan Pertemuan Bilateral dengan Inggris dan Ukraina. Di sela-sela Konferensi Anggota Parlemen Muda se-Dunia di Vietnam, Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Gilang Dhielafararez (F-PDIP) menghadiri pertemuan Bilateral dengan Delegasi Parlemen Inggris dan Ukraina. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana (F-PD) dan Anggota BKSAP Dyah Roro Esti Widya Putri (F-Golkar).
Kepala Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dr. Inosentius Samsul menerima kunjungan dari Kementerian Kehakiman Inggris di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (13/3/2024). Pertemuan ini mendorong terjalinnya ruang untuk berbagi pengetahuan, diskusi tentang proses legislasi di kedua negara, dan membuka jalan untuk potensi kolaborasi di bidang hukum dan peradilan antara Indonsia dan Inggris Raya.
Kepala Badan Keahlian DPR menjelaskan kerangka legislasi Indonesia. Pihaknya memaparkan tahapan pembuatan undang-undang, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengundangan. Selaku Ketua Delegasi, Direktur Digital Kementerian Kehakiman Inggris Raya Tim Britten menyambut baik penjelasan tersebut dan berbagi pengalaman mereka. Kedua belah pihak pun sepakat seberapa pentingnya untuk melibatkan masyarakat dalam proses legislasi negara.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen untuk terus menjalin kerja sama. Kesepakatan ini bertujuan untuk saling belajar dan meningkatkan kualitas legislasi di masing-masing negara.Sesi wawancara setelahnya menunjukkan ketertarikan Inggris pada pengembangan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) Indonesia.
Lebih lanjut, Ketua Badan Keahlian DPR menyambut baik diskusi lebih lanjut, guna membuka peluang kerja sama di masa depan untuk mendukung pengembangan RUU KUHAP. Harapannya, pertemuan ini dapat menjadi motivasi untuk inisiatif bersama di masa depan.Kedua belah pihak sepakat pentingnya untuk terus berdialog dan bertukar pengetahuan demi terwujudnya sistem hukum yang lebih adil dan efektif di kedua negara.
